Siaga Satu Intoleransi Agama di Indonesia

      Agama ialah ibu bagi manusia. Agama dikatakan ibu karena ia adalah pedoman hidup bagi manusia. Di dalam agama, manusia berkumpul menjadi suatu persekutuan dan membentuk identitas kerohanian untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan. Itulah alasan sebagian besar dari populasi manusia memilih untuk hidup beragama.

     Indonesia adalah salah satu negara yang paling plural pun merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terkenal dengan keberagaman pulau, suku, etnis, bahasa, budaya, dan agamanya. Keberagaman ini seharusnya menjadi bekal sebagai kekayaan bangsa. Kemajemukan budaya dan ciri khas seharusnya bisa melahirkan berbagai macam ide hebat untuk membangun bangsa dan negara.

      Begitu pun dengan keberagaman agamanya. Ada enam agama yang saat ini diakui secara resmi di Indonesia. Berdasarkan kuantitas pemeluknya, umat beragama di Indonesia terbagi menjadi agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini seharusnya bisa menjamin perjumpaan lintas identitas menjadi intensif terjadi, sehingga dapat memungkinkan terbentuknya masyarakat yang solid dan toleran serta mengurangi terjadinya diskriminasi atas nama perbedaan.

      Namun ekspektasi tersebut jauh panggang dari api. Alih-alih terciptanya masyarakat yang toleran dan saling menghargai, beberapa tahun belakangan justru timbul banyak permasalahan atas nama agama, seperti diskriminasi dan intoleransi. Tindakan-tindakan diskriminasi dan intoleransi tersebut telah mencoreng nama baik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk ini. Apakah Indonesia benar-benar darurat intoleransi?

            Setara Institute dan Angka Kajiannya

      Menurut Wikipedia, Setara Institute adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia. Setara Institute dibentuk pada tahun 2005, bertujuan sebagai respons terhadap maraknya fenomena fundamentalisme, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama dan moralitas yang mengancam pluralisme dan hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi ini mempromosikan kebebasan sipil dan perubahan kebijakan untuk mendorong pluralisme dan hak asasi manusia.

        Direktur Riset Setara Institute, Halali, mengungkapkan bahwa kasus intoleransi agama di Indonesia meningkat dalam sebelas tahun terakhir. Data dari Setara Institute menunjukkan bahwa telah terjadi 2.240 peristiwa intoleransi agama. Tindakan intoleransi yang dimaksud adalah seperti diskriminasi umat beragama lain, pelarangan-pelarangan kegiatan dan penggunaan atribut agama, penodaan agama, teror, kekerasan, ujaran kebencian, dan kasus sejenisnya.

         Halali juga menambahkan bahwa kasus intoleransi agama selalu berkembang setiap tahun. Pemicu utama dari tindakan-tindakan intoleransi tersebut adalah peningkatan intensitas politisasi agama yang sejalan dengan tahun politik. Selain itu, intensifnya penggunaan media sosial dan dunia maya sebagai wadah untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan diskriminatif cenderung meningkat.

       Menurut Setara Institute, tindakan intoleransi agama disebabkan oleh banyak hal, salah satunya penegakan hukum kurang maksimal terhadap tindakan-tindakan intoleransi. Selain itu, perjumpaan lintas identitas yang berkurang, kebanyakan hanya ingin bersosialisasi dengan orang yang seagama.

       “Kalau mereka kemudian bersentuhan sama yang berbeda agama, saya pastikan darahnya akan menjadi dingin,” tambah Halili via Tribunnews.com

      Namun, ada satu fakta menarik yang mengejutkan penulis. Masih berdasarkan hasil penelitian dari Setara Institute, menyatakan bahwa tidak sedikit juga tindakan intoleransi dilakukan oleh aktor atau penyelenggara negara, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan (dikutip dari nasional.kompas.com).

      Berdasarkan data dari Setara Institute, tercatat 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2016. Terdapat 123 tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh aktor negara secara aktif, seperti pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (dirangkum dari tirto.id).

          Hal ini sungguh sangat meresahkan karena peristiwa-peristiwa intoleransi dan diskriminasi agama sebenarnya bisa diminimalisasi dengan diperketatnya ketetapan hukum atas perlakuan diskriminasi agama. Namun sayang, para pengambil kebijakan justru masuk dalam kubangan perusak keberagaman yang tertanam secara alami di negara kita ini.

Kasus-Kasus Diskriminasi dan Intoleransi Agama

       Wajah-wajah ramah umat beragama di Indonesia yang tersebar di internet adalah foto-foto usang yang secara jujur mesti diganti dengan gambar-gambar seram para perusak keberagaman berkedok pakaian agama beserta atribut-atribut suci lainnya. Semakin kuatnya sikap separatis dari kelompok-kelompok tertentu mendorong banyaknya peristiwa intoleransi dan diskriminasi agama. Tercatat beberapa kasus kekerasan maupun teror terhadap agama-agama di Indonesia berdasarkan rangkuman yang dibuat idntimes.com:

       Pertama, pengrusakan Pura di Lumajang. Peristiwa ini menyisakan hancurnya tiga arca pada Pura tersebut.

       Kedua, penyerangan ulama di Lamongan. Seorang kiai pengasuh Pondok Karangasem menjadi sasaran serangan seorang pemuda tak dikenal pada peristiwa ini.

     Ketiga, ancaman bom di Kelenteng Kwan Tee Koen Karawang. Pelaku meneror dengan cara memberikan Al-Quran kecil kepada pengurus Kelenteng yang di dalamnya terdapat selembar kertas berisi ancaman bom dan permintaan uang puluhan juta rupiah.

     Keempat, serangan Gereja Santa Lidwina Sleman. Kasus yang terjadi di Yogyakarta ini menyebabkan empat orang terluka akibat sabetan pedang, salah satunya Romo Edmund Prier. Parahnya, kasus ini menunjukkan bahwa kelompok intoleransi semakin percaya diri sehingga berani secara terang-terangan dalam melakukan aksinya.

     Kelima, persekusi terhadap Biksu di Tangerang. Peristiwa yang terjadi ialah sekelompok orang menggerebek kediaman biksu tersebut sambil menuding sang biksu mengajak warga sekitar untuk berpindah agama. Sang biksu bahkan diminta membuat surat pernyataan untuk meninggalkan rumahnya.

    Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini adalah contoh betapa daruratnya diskriminasi, kekerasan dan intoleransi yang menyebar di kalangan masyarakat kita. Yang lebih memprihatinkan ialah para pelaku semakin berani terang-terangan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi tersebut. Mereka merasa punya alasan yang tepat untuk menyingkirkan orang lain. Mereka yakin apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan ajaran kelompok mereka. Mereka bahkan percaya tidak dapat masuk nirwana yang indah sebelum menyingkirkan kelompok-kelompok lain. Itulah mengapa, banyak orang yang memilih melakukan bom bunuh diri.

Menyambung Toleransi di Indonesia

     Sebagai negara besar dan kaya akan keberagamannya, Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh kelompok tertentu. Negara besar seperti Indonesia tak pantas rusak hanya karena kepentingan golongan-golongan tertentu. Indonesia sebaliknya harus dijaga seutuhnya dengan segala perbedaannya. Namun, menjaga keutuhan Indonesia bukanlah perkara mudah. Sejak masuknya paham-paham ektremis dan radikal, pembicaraan tentang agama menjadi salah satu yang paling sensitif. Itulah mengapa, butuh usaha dari semua elemen, agar mengembalikan citra Indonesia yang ramah bagi semua orang.

    Saat otoritas tertinggi negara belum mampu menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas karena diskriminasi dan intoleransi agama, maka kelompok masyarakat dengan caranya sendiri getol memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas. Sebut saja Jaringan Gusdurian yang selalu menyoroti isu intoleransi. Menurut Ketua Jaringan Gusdurian, Allysa Wahid, persaingan kelompok dalam masyarakat dapat memengaruhi kebijakan publik, yang kemudian menimbulkan diskriminasi.

     Jaringan Gusdurian menyebarkan toleransi dengan beberapa cara konkret, seperti memutar film-film bertajuk toleransi di desa-desa, serta mempromosikan gerakan toleransi. Mereka memandang usaha ini sebagai usaha akar rumput, yaitu untuk menghambat dan memberangus paham-paham intoleransi yang kini sedang berkembang secara nyata di Indonesia.

    Usaha yang sama juga dilakukan oleh Paguyuban Buddha di Malang. Mereka memberi takjil dan nasi gratis kepada umat Islam saat masa puasa. Hebatnya, aksi ini sudah dilakukan sejak 21 tahun yang lalu dan rutin dilakukan sampai tahun 2019 ini. Aksi berbagi takjil dan makanan gratis ini diakui sebagai bagian untuk memperkuat toleransi dan sebagai bentuk dukungan umat Buddha terhadap umat Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa.

     Menyadari intoleransi sebagai rongrong berbangsa dan bernegara, pemerintah dan para penegak hukum lainnya harus dengan tegas mengambil sikap hukum bagi para provokator dan pemecah belah bangsa. Bagaimanapun, kita harus menerima segala perbedaan tanpa alasan, karena sejatinya perbedaan itu adalah hal wajar dan kodrat dari penciptaan. Jika tidak bisa memupuk toleransi, paling kurang kita tak melakukan diskriminasi terhadap sesama.

Penulis             : Louis Ix King

Editor              : Johan Arkiang

Sumber Cover :  www.nu.or.id diambil pada 13 Juni 2019 pukul 20.12 WIB.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *