Meninjau Indonesia dalam Pandemi COVID-19

Maret 2020, Indonesia dikejutkan dengan berita mulainya kasus positif COVID-19 pertama. Awalnya pemerintah masih memantau perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi. Tracing masih bisa dilakukan, tetapi terbatas hingga puluhan kasus awal saja. Namun, tracing tersebut tidak lagi menjadi efektif ketika terjadi ledakan kasus positif COVID-19 dengan wilayah Jabodetabek sebagai daerah yang paling terpapar. Menanggapi polemik ini, sejumlah upaya telah dikerahkan oleh pemerintah dan masyarakat sukarelawan, di antaranya adalah kebijakan social distancing (SD) dan lockdown yang berskala nasional. Regulasi-regulasi tersebut dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 dan antisipasi terjadinya overload yang dapat menyulitkan penanganan oleh tenaga medis.

Akan tetapi, regulasi-regulasi tersebut di satu sisi justru menjadi bias dan bumerang bagi beberapa bidang kehidupan masyarakat, misalnya bidang ekonomi dan bidang keamanan. Di sektor ekonomi, salah satunya terjadi penurunan pendapatan yang sangat drastis, mulai dari struktur sosial terkecil hingga nasional bahkan internasional. Femomena ini tentu merupakan tekanan yang sangat berat bagi masyarakat dengan socioeconomic status (SES) menengah ke bawah.

Dilansir dari bisnis.tempo.co, SMERU Research Institutemelakukan riset atas dua skenario yang memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam skenario terkecil, angka kemiskinan diperkirakan meningkat 9,7% (kenaikan 1,3 juta orang miskin), dan 12,4% (kenaikan 8,5 juta orang miskin) pada skenario terbesar. Dengan demikian tampak bahwa masyarakat dengan SES rendah berpotensi mengalami kemelaratan dan kesulitan ekonomi. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguan dan penurunan pendapatan perkapita, kebutuhan pokok harian semakin sulit untuk dipenuhi. Bila bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terhadap masyarakat dengan SES rendah tidak dapat terlaksana secara cepat dan tepat, maka keadaan sulit tersebut akan meningkatkan kecemasan pada masyarakat.

Kecemasan yang timbul tersebut berpotensi menimbulkan motif untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan penjarahan. Dilansir dari megapolitan.kompas.com (27 April 2020), dalam satu bulan ini telah terjadi 17 kasus curas maupun curat terhadap 17 TKP minimarket di wilayah hukum Polda MetroJaya. Sedangkan kasus penjarahan selama pandemi COVID-19 telah terjadi di Venezuela. Mengutip dari jpnn.com pada Kamis (23/4), kasus penjarahan tersebut mengakibatkan seorang pria ditembak mati ketika melakukan aksi protes akibat krisis makanan dan penjarahan di sejumlah toko.

Keadaan tersebut diperparah dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kemerosotan produktivitas hingga berpotensi likuiditas. Menanggapi kenyataan tersebut, sejumlah perusahaan mengambil langkah PHK terhadap sebagian besar karyawan. Dengan demikian, angka pengangguran pun melonjak drastis, dan pemenuhan kebutuhan pokok harian masyarakat semakin terhambat.

Di bidang keamanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan lebih dari 38.000 napi. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat oleh Kemenkumham sebagai respon dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari beritasatu.com, peneliti Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menyatakan bahwa kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya 130.000 yang mana dihuni oleh 270.000 napi. Dalam keadaan overload ekstrim tersebut, maka dapat dimengerti bahwa pencegahan kontak fisik antar napi sulit direalisasikan.

Akan tetapi, kebijakan tersebut menuai banyak komentar dan gugatan oleh berbagai kalangan. Dilansir dari cnnindonesia.com, gugatan didaftarkan oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Alasan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman adalah bahwa para tergugat telah salah karena tidak menerapkan syarat-syarat tersebut secara mendalam, tanpa meneliti watak narapidana dengan psikotes sehingga narapidana kembali melakukan kejahatan lagi saat dibebaskan dan berpotensi terjadi perubahan jenis tindakan kriminal yang dominan.

Terkait hal tersebut, pemerintah mengupayakan sejumlah tindakan preventif sebagai upaya mempertahankan stabilitas keamanan masyarakat selama melangsungkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), salah satunya seperti pada Polresta Sidoarjo. Dilansir dari tirto.id, Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Jawa Timur, Kombes Pol Sumardji, memerintahkan jajarannya untuk berani bersikap tegas terhadap pelaku kriminal dengan instruksi tembak di tempat. Instruksi “tembak di tempat” lantas dipertegas oleh beliau dengan mengatakan “Jangan kakinya, dadanya (yang) ditembak. Apalagi residivis. Kalau ada yang dapat remisi, asimilasi, melakukan kejahatan, itu nomor satu. Hajar duluan.”

Akan tetapi, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menuai kritikan dari berbagai kalangan. Salah satunya Guru besar bagian hukum acara pidana dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, yang mengatakan “Biasanya (diberi) peringatan dahulu. Tapi kalau sudah membahayakan, demi hukum, boleh (tembak di tempat). Apalagi demi keamanan dan ketertiban masyarakat.” Selain tidak taat prosedur, menurut Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Putri Kanesia, instruksi tersebut juga berpotensi memicu salah tembak dan/atau salah tangkap. Menurutnya, instruksi tembak di dada tersebut tidak menciptakan ruang untuk klarifikasi bila yang ditembak ternyata justru korban salah sasaran.

Dari sisi kemanusiaan sendiri, fenomena tindakan pencurian dan penjarahan yang terjadi dapat semata-mata dimengerti sebagai upaya untuk menyambung hidup dan bertahan dari seleksi alam yang seketika menjadi lebih keras ini. Dalam hal ini, tindakan tersebut dapat dimengerti sebagai akibat meningkatnya kecemasan dan tekanan terhadap individu pelaku, akibat adanya kebijakan PSBB dan SD.

Terkait dua topik tersebut, maka dapat dipertanyakan kembali: apakah tindakan pencurian dan penjarahan tersebut dapat dibenarkan? Apakah instruksi menembak di dada dapat dinyatakan sebagai tindakan hukum yang benar?

Dari perspektif kemanusiaan maupun perspektif norma dan budaya, tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebagai manusia yang berkebudayaan kita menciptakan peradaban dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab, maka dapat dikatakan bahwa tindakan pencurian/penjarahan dan instruksi menembak di dada tersebut tidak mencirikan manusia sebagai makhluk yang beradab. Aparat dan perangkat hukum memang memiliki otoritas terhadap tindakan kriminal dalam masyarakat. Namun, instruksi tersebut jangan dijadikan sebagai wadah untuk menciptakan dan menebar ketakutan kepada masyarakat. Dalam situasi sekarang ini, menebar ketakutan bukanlah hal yang relevan dan tidak juga menjadi solusi efektif dalam menghadapi COVID-19.

Setali tiga uang dengan kenyataan-kenyataan pahit di atas, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pandemi COVID-19 berpotensi menciptakan pandemi lainnya seperti kemanusiaan dan kelaparan. Mengutip amp.theguardian.com, executive director of the World Food Programme, David Beasley, mengatakan “This is truly more than just a pandemic – it is creating a hunger pandemic. This is a humanitarian and food catastrophe. (COVID-19 ini sungguh-sungguh tidak sekedar suatu pandemi saja – COVID-19 itu menciptakan suatu pandemi kelaparan. Hal ini merupakan musibah kemanusiaan dan makanan)”. Hal ini dapat terjadi terutama di negara-negara berkembang.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara anggota G20. Mengutip money.kompas.com, US Trade Representativedalam pernyataan di Business Insider menulis bahwa “G20 merupakan forum dominan dalam kerja sama ekonomi internasional yang menyatukan negara-negara ekonomi besar dan perwakilan dari lembaga internasional besar seperti Bank Dunia dan IMF”. Itu berarti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki emerging market dan ekonomi yang besar.

Perekonomian negara Indonesia terbilang cukup kuat dan stabil. Hal itu tampak dari pernyataan kebijakan USA pada 10 Februari 2020 dengan mengeluarkan Indonesia dari daftar Developing and Least-Developed Countries. Sebuah artikel dalam money.kompas.com tanggal 31 Maret 2020, memberitakan tentang prediksi pertumbuhan ekonomi dari data The Economist. Di samping China dan India, Indonesia termasuk negara anggota G20 yang diprediksi mengalami pertumbuhan positif di tahun 2020.

Dari berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini dan akan mengalami pemulihan. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah membuat program-program dan alokasi anggaran negara yang relevan untuk mempertahankan stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Memang kenyataannya ada beberapa kebijakan yang terbilang kontroversial dan menuai banyak kritikan, tetapi kebijakan tersebut tentu telah dipertimbangkan sebagai kebijakan yang cukup tepat dan strategis dalam situasi saat ini.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Artinya, bila masyarakat tidak mendukung dan justru mempertentangkan dengan menciptakan konflik-konflik, hal ini justru mempersulit pemerintah dalam menangani situasi negara yang paling mendesak saat ini.

Situasi masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan, begitu pula dengan pemerintah. Dalam situasi normal pun masyarakat dan pemerintah telah mengalami tekanan-tekanan. Akan tetapi, berbeda dengan situasi mendesak saat ini, tekanan-tekanan tersebut akan lebih sulit diatasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi terjadinya konflik-konflik sosial dan politik, sehingga upaya penanggulangan COVID-19 dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Kritik adalah bentuk dukungan demokratis yang dapat digunakan oleh setiap warga negara. Suatu kritik yang baik hendaknya disampaikan secara asertif serta tetap memperhatikan etika dan kesopanan. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya peningkatan sensitivitas antara warga negara dengan pemerintah.

Pada akhirnya, situasi Indonesia saat ini dapat menciptakan suatu normal yang baru (creating a new normal). Metode-metode yang lama belum tentu tetap relevan pada situasi saat ini, yang mana tentu juga memengaruhi kehidupan normal setelah pulih dari pandemi COVID-19. Dalam hal ini, setiap pihak perlu meningkatkan keterbukaan pikiran (open minded) dan saling mendukung setiap upaya yang dilakukan secara kritis.

Penulis: Rhicardo Yoseph Vio Melano

Editor: Ren Marendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *