Forum Audiensi: Dialog per Dialog

Forum audiensi antara rektor dan mahasiswa pada (22/06/2020) pukul 10.00 WIB dilaksanakan secara offline di Ruang Kadarman dan secara online melalui Live Youtube dan Zoom. Forum offline hanya dapatdihadiri oleh Aliansi Sanata Dharma Bergerak (ASBAK) dan perwakilan organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU), BEM Fakultas (BEMF), dan Himpunan. Forum tersebut untuk membahas permasalahan mahasiswa selama kuliah daring dan beberapa tuntutan mahasiswa terhadap pihak Universitas Sanata Dharma (USD).

Dalam pembukaan, Johanes Eka Priyatma selaku Rektor USD menjelaskan bahwa dalam forum ini akan ada berbagai macam perspektif. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan, “forum juga tidak akan menghasilkan solusi langsung, karena malah kita berharap ini menjadi kesempatan bagi siapapun yang terlibat memahami bagaimana kampus berikan kepada mahasiswa saat pandemi, serta penjelasan uang dibutuhkan, diposisikan, dikelola dan dipertanggungjawabkan.”

Di samping itu, Rektor juga menjelaskan forum itu tidak akan menghasilkan sebuah keputusan. Hal ini pun diperjelas kembali oleh moderator, “artinya dialog hari ini hanya menjadi wadah kita ngomong, sehingga dari situ masalahnya menjadi jelas,” tegasnya.

Rektor juga menyatakan, “jalur rasional dalam pendidikan itu dialog, bukan aksi demonstrasi”. Akan tetapi, ASBAK yang diwakilkan oloeh Dandy, menentang pernyataan tersebut di dalam forum, “ketika Anda mengatakan bahwa jalur rasional pendidikan adalah dialog semacam ini, sebenarnya Anda ingin menunjukan relasi kuasa Anda sebagai Rektor terhadap mahasiswa bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Padahal itu salah. Anda hanya menunjukan pembenaran. Pembenaran adalah kebenaran yang dipaksakan dalam logika dasar. Sedangkan dalam dunia akademik juga bersatu dengan kebebasan ruang berekspresi atau kebebasan ruang demokrasi. Tentu jalan apa pun sesuai asas demokrasi dapat ditempuh oleh mahasiswa.”

Ario selaku ketua DPMU diberikan waktu berbicara oleh moderator. Dalam kesempatannya, Ia menjabarkan aspirasi yang telah ditampung. “Kuliah online yang mengakibatkan koneksi internet tidak stabil, tugas terlalu banyak, sarana belajar tidak memadai, serta menguras biaya. Untuk itu perlu adanya potongan uang perkuliahan, pemberian subsidi untuk mahasiswa kuliah online berupa kuota, pemberian subsidi sembako, dan pemotongan Satuan Kredit Semester (SKS) yang tidak hanya Rp 10.000/SKS karena kurang efektif,” katanya.

Setelah itu, Dandy mengatakan bahwa ASBAK sejalan dengan DPMU mengenai pemotongan uang kuliah. “Yang ditawarkan DPMU masih abstrak, ASBAK menuntut kampus untuk merealisasikan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50%,” kata Dandy. Dandy juga menjabarkan alasannya dengan pendasaran pada sisa pendapatan dan belanja Universitas Sanata Dharma selama tiga tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2020. “Pada tahun 2017, sisa dari pendapatan dan belanja sekitar Rp 3,8 miliar. Tahun 2018 sisa dari pendapatan dan belanja sebesar Rp 3,27 miliar. Sedangkan, tahun 2019 sisa dari pendapatan dan belanja per Oktober sebesar Rp 14,89 miliar. Kampus juga harus merealokasikan anggaran DPP sejak 2017-2020 untuk menutupi pemotongan UKT 50%” jelas Dandy.

Dandy dan Wisnu selaku perwakilan Aliansi Sadhar Bergerak (ASBAK) di audiensi (22/07) | (dok: Helena Winih)

Setelah itu, Rektor USD memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan oleh DPMU dan ASBAK dengan mengatakan kebenaran dengan rasionalitas itu menyakitkan, dan bahwa yang terlibat di sini adalah relasi metodologi, bukan relasi kekuasaan. “Karena dalam ranah akademik itu tidak ada relasi kekuasaan, adanya relasi metodologi tentu akademik berbeda dengan politik karena politik itu tidak punya metodologi,” jelas Rektor.

Akan tetapi, saat Dandy di wawancarai oleh awak natas setelah forum, Ia mengatakan ASBAK sudah membuat kajian yang menandakan bahwa mereka telah menerapkan metodologis dan terbuka pada teks. “Makanya tadi saya layangkan pernyataan keras di pengantar, bahwa Ia menggunakan relasi kuasanya sebagai rektor karena setiap kata yang terucap dari mulutnya sarat dengan pembenaran bukan kebenaran,” tegas Dandy.  

Kembali ke forum, Wakil Rektor (WR) II, Aufridus Atmadi kemudian menjelaskan tentang fungsi keuangan UKT, SKS, dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP). Untuk DPP, penggunaan anggarannya untuk sarana dan prasarana, sedangkan akumulasi UKT dan SKS digunakan 60% pendapatannya guna menggaji dosen. Ia juga menyebutkan sisa dana USD setiap tahunnya harus diaudit lalu dikumpulkan ke yayasan.

Wakil Rektor (WR) II Aufridus Atmadi saat menjelaskan tentang fungsi keuangan UKT, SKS, dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) saat audiensi (22/07) | (dok: Helena Winih)

Akan tetapi menurut Dandy, gaji dosen 60% sudah bisa ditutupi oleh pemasukan SKS. “Kita ambil contoh, pada 2018 uang pemasukan SKS sekitar Rp 65 miliar, sedangkan, bila 60% dari total keseluruhan gaji hanya sebesar Rp 54 miliar. Itu menandakan bahwa jumlah SKS bisa menutupi gaji dosen. Sudah dipastikan ada kejanggalan keuangan,” ujar Dandy di luar forum.

Lebih lanjut, Atmadi menjelaskan bahwa perekonomian USD baik-baik saja ditengah pandemi ini. “Patut bersyukur ekonomi USD baik-baik saja ditengah pandemi, kita juga perlu membangun prasarana setiap tahunnya,”  kata Atmandi.

Menanggapi pertanyaan WR II, Dandy mengatakan, “jika memang ekonomi USD baik-baik saja, seharusnya bisa memberikan pemotongan UKT 50%. Tetapi, kalo tidak bisa maka kita sama-sama menuntut negara untuk hadir dalam membantu perekonomian institusi pendidikan.”

Dandy juga turut menjelaskan alasan bagaimana pendidikan harus selaras dengan Pasal 31 ayat UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada pasal yang sama Ayat 4 yang berbunyi, Negara memprioritasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. “Itu adalah undang-undang konstitusional, sedangkan kita juga memiliki UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada Pasal 13 Ayat 4, yang berbunyi mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan,” kata Dandy.

“Bulan April saja sudah 229.789 orang pekerja formal yang di-PHK, sementara yang dirumahkan ada 1.270.367 orang, itu belum yang di sektor informal. ASBAK juga mendata ada 876 mahasiswa yang tersebar di 7 fakultas USD sedang mengalami ekonomi yang tidak stabil dan tentu data ini akan terus bertambah. Belum lagi, jika melihat kembali depresi ekonomi tahun 1930 yang juga karena pandemi yang mampu perekonomian tidak stabil. Ingat resesi ekonomi sudah di depan mata,” tegas Dandy.

Setelah membicarakan hal tersebut, Dandy sebagai perwakilan ASBAK menyatakan walk out. “Saya walk out dari pertemuan ini, karena teman-teman ASBAK saat ini sedang mengadakan aksi cuci jas alamamater. Kenapa cuci almamater? Karena filosofisnya, kampus ini tidak bersih, maka kami perlu membersihkannya,” kata Dandy.

Reporter: Dionisius Dwi dan Helena Winih

Penulis: Helena Winih 

Editor: Ren Marendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *