BEM dan DPM Universitas Sanata Dharma Dinilai Tidak Berpihak Pada Mahasiswa

Yogyakarta, natasmedia.com—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Sanata Dharma dinilai tidak berpihak pada mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mendorong inisiatif dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma untuk menggelar acara “Sambat” di Pusat Studi Lingkungan (PSL) Sanata Dharma, Yogyakarta pada Selasa (21/7/2020).

Ketua HMPS Sasindo, Jojo, mengatakan bahwa acara Sambat ini digelar sebagai respon terhadap kinerja BEM dan DPM yang tidak mampu mewadahi seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa). “Ini juga sebagai sindiran keras terhadap BEM dan DPM yang mana mereka tidak mampu mewadahi seluruh mahasiswa dan ormawa-ormawa di Sanata Dharma”, ujarnya kepada awak Natas.

Menurut Jojo, melihat kondisi saat ini BEM dan DPM tidak diperlukan. Pasalnya, saat ini para mahasiswa bekerja sendiri untuk memperjuangkan haknya di tengah pandemi ini. Dia menilai bahwa BEM dan DPM tidak berperan penting.

Saat pertemuan “Sambat” berlangsung (21/07) | Doc: Vincentius Dandy

Ketika ditanya mengenai kajian yang akan diserahkan kepada BEM atau DPM, Jojo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu suara dari teman-teman. Namun, dia menginginkan langsung menyerahkan ke pihak Rektorat. Selain menyerahkan kajian ke Rektorat, pihaknya juga akan melihat dinamika yang terjadi. Jika memungkinkan, Sasindo akan terlibat aksi massa untuk menuntut keadilan.

Sementara itu, Lintang, mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma mengeluh tentang pembagian sembako yang tidak menyeluruh dan pemotongan biaya kuliah sebesar 10 persen. Sedangkan Leo, mahasiswa Prodi Informatika yang turut hadir dalam acara tersebut mengutarakan banyaknya kendala di jurusan Informatika. Pasalnya, saat ini masih banyak kegiatan yang belum berjalan.

Leo menambahkan, pemotongan biaya SKS sebesar 10 persen tidak efektif. Berhubung banyak mahasiswa yang mengambil 23 SKS dengan total pemotongan sebesar Rp 230 ribu. “Rp 230 ribu per semester itu sangatlah kuranglah,” pungkasnya. Pihaknya juga mendukung jika diadakan aksi massa untuk menyuarakan tentang penurunan biaya per SKS dan UKT dan beban mahasiswa kurang mampu yang mengenyam ilmu di Universitas Sanata Dharma.

Selama acara berlangsung, terdapat banyak keluhan dari mahasiswa yang diwakilkan dari berbagai ormawa. Salah satu keluhan itu ialah kuliah daring dari kampus yang dianggap gagap atau tidak efektif. Pihak kampus tidak melihat latar belakang dan kondisi ekonomi dari semua mahasiswa. Pihak kampus diharapkan harus menunjukkan humanis.  Di samping itu, banyak mahasiswa yang kecewa dengan kinerja BEM akibat tidak terlibat dalam menyuarakan kepentingan dan hak para mahasiswa di tengah wabah ini.

Untuk diketahui, dari hasil rapat tersebut para mahasiswa yang hadir membentuk sebuah ikatan yang dinamakan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dalam melakukan kajian-kajian dan bersuara ke pihak Rektorat.

Reporter: Fajar Waskito, , Kristoforus Suni lamasi, Vincentius Dandy

Penulis : Kristoforus Suni lamasi

Editor: Anna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *