Aktivis Feminisme: Berperang Citra atau Murni Kemanusiaan

Sepanjang 2019 sampai hari ini figur wanita di Indonesia banyak bermunculan dari berbagai sisi hingga yang menjadi puncaknya eksistensi wanita dirayakan dengan diselenggarakannya Woman March 2019 di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Yogyakarta pada tanggal 28 April 2019. Acara tersebut lebih dulu diadakan di Jakarta sehari sebelumnya, dan seperti “peringatan kamisan”, para perempuan yang sebagian besar didominasi oleh kaum muda perempuan dan para transpuan turun ke jalan untuk menyerukan perjuangan mengenai nilai-nilai HAM (khususnya tentang kesetaraan gender). Salah satu tuntutannya terwujud dalam UU Kekerasan Seksual yang diharapkan segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas).

Tentu acara tersebut membawa angin perubahan dalam memberikan ruang bagi perempuan dan transpuan untuk mengekspresikan diri secara terbuka atas situasi kondisi sosial masyarakat kita. Dialog menitikberatkan perhatian pada ancaman pelecehan & kekerasan seksual serta beberapa isu terbaru terkait kesetaraan gender di antaranya seperti tuntutan agar lebih terbukanya ruang bagi LGBT atau generasi Z menyebutnya dengan istilah Queer (para transgender yang menjadi seniman visual, untuk diakui orientasi seksualnya). Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan utama dalam penyampaian suara para aktivis feminisme di kota Yogyakarta.

Feminisme awalnya muncul di Amerika Serikat dan Eropa sekitar tahun 1960 hingga 1980, secara masif perempuan turun ke jalan untuk menuntut kesetaraan hak bagi perempuan. Pola aksi berupa long march yang dinamakan first wave, yaitu tuntutan terhadap pemerintah untuk penyamarataan kesempatan kerja dan upah bagi buruh perempuan. Aksi lanjutan dinamakan second wave, perjuangan terhadap hak perempuan dalam ranah ketenagakerjaan berupa mendapatkan cuti bagi buruh perempuan yang kaitannya dengan kondisi biologis yang ada pada perempuan seperti haid dan melahirkan. Semua pergerakan tersebut dimulai oleh para buruh, kelas paling bawah pada saat itu dan mungkin sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia sejak masa perjuangan sebelum kemerdekaan hingga pasca reformasi sudah banyak bermunculan pergerakan atau aksi perjuangan untuk kesetaraan hak bagi perempuan. Saat ini, jika kita menengok yang terjadi di media sosial terutama Twitter dan Instagram akan banyak dijumpai baik perempuan maupun pria yang “mengklaim” diri mereka sebagai aktivis feminisme, aktivis LGBT, kaum libertarian, dan sebagainya. Muncul pula beberapa tokoh feminis Indonesia yang menurut kacamata saya cukup menarik karena selain menyuarakan hak wanita juga kampanye untuk melakukan golput (golongan putih) pada pemilu lalu. Seruan melalui media sosial serta aksi turun ke jalan dengan mengusung tema tersebut menyebabkan tidak sedikit “kaum muda” yang pada akhirnya mengambil sikap yang sama serta mendukung pergerakan tersebut.

Media sosial yang menjadi sarana kampanye feminisme dengan menunjukan citra usernya

Hal menarik lainnya yaitu mengenai penayangan Film Sexy Killer di media Youtube yang beberapa waktu lalu menjadi hal kontroversial di kalangan masyarakat. Pengamatan dari kacamata awam berdasarkan waktu penayangannya tentu film tersebut sangat memuat kepentingan tersendiri untuk menggiring opini masyarakat yang saat itu tepat sehari sebelum melakukan pemilihan umum. Para tokoh tersebut dapat dikatakan berhasil menggiring opini masyarakat (yang memang sasarannya adalah milenial). Pertanyaannya apakah figur tersebut benar merupakan seorang aktivis yang murni mendukung perjuangan pemenuhan hak atau hanya sebuah pencitraan untuk mempertunjukan nilai pertentangan ideologi yang diyakininya serta eksistensi populer? Hal menggelitik dalam benak yang ingin saya tanyakan mengenai sampai sejauh mana tokoh-tokoh tersebut turut berkontribusi dalam rangka memperjuangkan nilai yang mereka selama ini gaungkan di tengah masyarakat? Apakah dengan turun ke lapangan melakukan advokasi atau bentuk pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat khususnya perempuan? Atau baru terbatas pada hal-hal yang sifatnya abstrak (seperti penuangan ide-ide terkait nilai perjuangan). Tidak ada yang salah memang, akan tetapi ada baiknya untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi.

Gerakan “perjuangan pemenuhan hak perempuan” tersebut ada pula yang berupa pembuatan petisi. Petisi dapat digambarkan sebagai suatu langkah berupa pernyataan yang disepakati sekelompok orang untuk disampaikan kepada pemerintah agar dapat dilakukan tindakan atas “tuntutan” yang disampaikan. Akan tetapi kedudukan serta kekuatan hukum petisi sendiri belum kuat di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang sumber hukum utama pada peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Amerika Serikat, dengan kedudukan petisi cukup kuat. Sebagai gambaran, petisi yang ditandatangani oleh 100.000 orang dalam 30 hari berimplikasi menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk menanggapinya. Lain halnya dengan yang terjadi pada saat acara woman march, poster-poster yang disuarakan sebagian besar berbahasa Inggris sehingga pesannya meleset dan tidak sampai pada masyarakat yang kurang dalam memahami penyampaian nilai karena adanya keterbatasan dalam penggunaan bahasa.

Citra aktivis muda, aktif, dan bertalenta selain bertujuan menunjukan kekuatan wanita juga bentuk keterlibatan yang mayoritas adalah wanita muda. Dari tokoh publik hingga mahasiswa serta pelajar turut larut dalam gerakan ini namun yang justru disayangkan adalah nilai perjuangan yang diangkat tersebut tidak terimplementasi secara baik dalam kehidupan sosial praktis yang mandek sebatas ide/gagasan.

Saya sejatinya sangat mendukung gerakan ini karena saya yakin dapat membantu perempuan mendapatkan hak mereka seperti salah satunya para penyintas dari kejahatan seksual. Meskipun begitu, menurut saya kalau memang ingin memajukan harkat dan martabat perempuan, target sasarannya tidak hanya pada perempuan muda lalu berteriak di jalan atau berkoar-koar media sosial. Ya, sebagai wanita saya sangat menghargai itu tetapi konteks hak yang ingin dibangun tidak sekadar sebagai kesadaran gebrakan wanita sejak dini namun, lebih luas lagi, ingin seluruh pihak mendukung tak terkecuali bapak-bapak dan ibu-ibu terutama buruh, yang lebih rentan terhadap pelecehan seksual.

Dalam Kajian Budaya, bisa dikatakan sejak dahulu Indonesia dikenal konservatif terlebih lagi dengan adanya sistem patriarki. Dalam budaya Jawa pun dikenal istilah konco wingking yang berarti perempuan sebagai ibu yang baik di dapur dan istri yang baik di kasur. Selain di luar istilah tersebut, sebelum dikeluarkan Sabda Raja yang menuai kontroversi, hirarki Keraton Jawa juga tidak menempatkan kekuasaan kepada perempuan sehingga posisi perempuan bersifat egaliter meskipun dari kelas ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, wanita Jawa dikenal dengan lembut dan pasif karena adanya tuntutan untuk berani ditata sejak dini. Tentu itu tidak berlaku di seluruh pihak contoh saja R.A Kartini yang menjadi aktivis feminisme yang berawal dari lingkup keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Selain dari sisi budaya Indonesia, dalam ajaran agama besar di dunia, sebagian besar wanita dijadikan sebagai Tuhan kedua, tak terkecuali Dewi Kwan Im yang menempati dewi tertinggi namun masih di bawah Sidharta Gautama dalam agama Buddha. Konteks kepemimpinan lebih ditekankan kepada laki-laki yang dikenal sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ini yaitu agama itu sendiri. Oleh sebab itu, agama atau kepercayaan yang selama ini kita anut sebagian besar pemimpinnya adalah pria, namun wanita juga dihormati, pria hanya lebih dominan sebagai kepalanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut sudah terbukti bahwa Indonesia memang tidak menganut asas liberal melainkan cenderung konservatif, namun itulah budaya dan kita harus bangga. Oleh karena itu, segala bentuk aksi harus didasari dengan pertimbangan, tidak hanya bercuit di Twitter karena belum tentu pun ibu RT dekat kos saya adalah usernya. Paling tidak, bagi para aktivis yang baru atau sudah lama berkecimpung tapi hanya nongol di dunia maya, sudah saatnya kalian meluaskan goals kalian, tidak hanya cenderung pada gerakan internasional namun justru pada hal yang lebih menantang: Mendekatkan diri pada pihak konservatif, sehingga kalian tidak perlu takut terjadi pembubaran woman march oleh ormas yang digaungkan sebelum hari H.

Saat SMA, saya mencetuskan sebuah gagasan dan terlibat dalam pemberdayaan perempuan dengan mengundang ibu-ibu yang tinggal sekitar sekolah. Mereka diundang untuk diberikan sosialisasi pentingnya reproduksi dan suntik vaksin yang diadakan oleh OSIS sekolah saya dan merupakan bagian dari bentuk swadaya masyarakat yang tentu bekerja sama dengan dinas kesehatan DIY. Feminisme yang dapat diambil adalah pemberian pengetahuan dalam merawat organ paling vital dan kesehatan ibu dan anak. Mungkin tidak sampai ke ranah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain itu, sejak dipercayakan sebagai pemimpin redaksi majalah kampus, saya menggunakan hak saya sebagai pemimpin meskipun dari lingkungan saya laki-laki yang sangat strict dan harus logis yang cukup mendominasi dalam pernyataan pendapat. Dalam hal ini saya menggunakan istilah sigaraning nyawa, yang berarti menjadi nyawa meskipun di belakang panggung. Saya tidak hanya menuntut keinginan saya namun juga menerima pendapat, masukan dan diskusi dari para laki-laki yang pemikirannya logis sehingga mendapatkan hasil yang bilateral, tidak hanya paternalistik untuk menunjukan kekuatan pendapat wanita, namun ada saling tukar informasi di dalamnya. Sekian dari saya mahasiswi biasa saja, netral, dan menghargai berbagai gender.

Oleh: Kitana Larasati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *