Aksi di Tengah Pandemi, SOLIDER: Bebaskan Tahanan Politik dan Hapus Praktik Rasialisme Untuk Masyarakat Papua

Pada Senin (15/06) terjadi demonstrasi damai untuk membebaskan tujuh tahanan politik (tapol) Papua dengan melakukan longmarch dari asrama mahasiswa Papua Kamasan sampai Titik 0 KM. Massa aksi menamakan diri sebagai Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi (SOLIDER). Dalam aksi tersebut, mereka menggunakan masker guna pecegahan penyebaran Covid-19.

Massa aksi juga turut mengusung tagar Papua Lives Matter. Mereka beralasan bahwa jika beberapa hari belakangan di negara Amerika Serikat (AS) terjadi gelombang protes besar akibat pembunuhan yang dilakukan oleh polisi AS terhadap George Floyd, warga kulit hitamkarena permasalahan rasial. Masyarakat Papua juga sering mendapatkan tindakan serupa oleh polisi ataupun tentara, bahkan jumlah korban yang lebih banyak.

Massa aksi yang memulai perjalanan dari asrama mahasiswa Papua Kamasan sekitar pukul 10.30 WIB mengalami diskriminasi oleh pihak kepolisian setelah sampai di Titik 0 KM sekitar pukul 12.00 WIB. Massa aksi beralasan bahwa diskriminasi dilakukan oleh pihak kepolisian melalui pengumuman suara yang berasal dari pos polisi menutupi orasi politik yang ingin disampaikan massa aksi terhadap khalayak. Pengumuman itu menyampaikan tentang new normal dengan volume yang tinggi.

“Pak polisi ini tolong dikecilkan atau dimatikan. Masa tadi pengumumannya tidak hidup, tapi pas kami datang dan sedang berorasi baru dinyalakan, suaranya besar sekali lagi. Tolonglah pak polisi kami masyarakat Papua juga ingin memberikan aspirasi kepada publik tentang kasus kemanusian yang terjadi kepada masyarakat Papua. Kami juga sudah melakukan protokol kesehatan” ujar Yance, salah satu massa aksi.

Akan tetapi, pihak kepolisian tidak menghiraukan hal tersebut. Polisi-polisi yang berada di tempat tersebut hanya berdiam diri saja atas permintaan massa aksi, “tolong dong pak pengertiannya. Setiap kali aksi tentang masyarakat Papua, selalu saja aparat melakukan diskriminasi kepada massa aksi entah kondisi apa pun itu. Tolong itu dimatikan, Pak.” ujar Rizaldi, salah satu massa aksi.

“Ah, mereka itu memang tidak ingin kebobrokan negara disuarakan oleh masyarakat Papua, terlebih korbannya adalah masyarakat Papua. Mereka hanya menggunakan masyarakat Papua sebagai masyarakat tertindas, lalu mengeruk lahan kami dan membunuh kami masyarakat Papua. Dasar watak kolonialis!” tegas Yance. Setelah permintaan yang cukup panjang dari massa aksi, akhirnya suara pengumuman itu dimatikan kembali seperti sebelum massa aksi datang ke tempat itu.

Yance, salah satu massa aksi yang sedang memprotes bisingnya suara pengumuman New Normal kepada polisi (Dok: Vincentius Dandy/natas)

Setelah itu, massa aksi menyerukan kembali ketimpangan hukum yang terjadi kepada tujuh tapol yang diberikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan negeri Balikpapan. Menurut massa aksi, mereka diberikan tuntutan yang berat, tidak adil, dan cenderung rasial. Pasalnya, ketujuh tapol tersebut ditangkap dan dikenai permasalahan makar usai mengorganisir aksi demonstrasi damai anti-rasism. “Mereka ditangkap dan diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah, ini menunjukkan watak kolonial pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua. Padahal kita sudah tahu sendiri pasal makar tak bisa disematkan terhadap mereka ketika mereka hanya ingin merespon rasial yang dilakukan aparatur negara” ucap sepenggal orasi massa aksi.

Dalam rilis pers SOLIDER, nama-nama ketujuh tapol dan tuntutan penjaranya sebagai berikut, Buchtar Tabuni (17 tahun penjara), Agus Kossay (15 tahun penjara), Steven Itlay (15 tahun penjara), Ferry Gombo (10 tahun penjara), Alexander Gobai (10 tahun penjara), Hengki Hilapok (5 tahun penjara), dan Irwanus Uropmabin (5 tahun penjara). Akan tetapi, masih menurut pers rilis SOLIDER, ketujuh tapol tersebut bukan hanya dijatuhi vonis hukuman yang timpang keadilan, mereka juga mendapatkan diskriminasi berupa pemindahan proses hukum ke Balikpapan tanpa pemberitahuan pihak keluarga dan pendamping hukum tapol. Hingga saat ini, SOLIDER mengaku tapol yang terakumulasi dari Jakarta, Balikpapan, Wamena, Jayapura, Manokwari, Fakfak, dan Sorong sebesar 54 tapol yang semuanya untuk merespon isu rasial yang dilakukan oleh polisi dan tentara.

Menurut SOLIDER yang tertuang dalam pers rilis, jika tuntutan terhadap tujuh tapol Papua ditetapkan oleh hakim, maka semakin membuktikan watak rasial dan kolonial pemerintah beserta aparatur negara. Selain membebaskan tujuh tapol Papua di Balikpapan, mereka juga menyerukan tuntutan dalam demonstrasinya. Sebagai berikut:

  1. Bebaskan seluruh tapol Papua lainnya;
  2. Berikan hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua;
  3. Buka akses jurnalis di tanah Papua seluas-luasnya;
  4. Tolak pembangunan KODIM dan POLRES baru di seluruh tanah Papua;
  5. Menunut Presiden Jokowi mematuhi putusan PTUN atas pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua;
  6. Menuntut Jokowi untuk menghentikan dan bertanggung jawab atas penindasan di tanah Papua;
  7. Tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua;
  8. Tolak kriminalisasi terhadap aktivis Papua;
  9. Cabut surat keterangan DO empat mahasiswa UNKHAIR;
  10.  Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua dan pelaku rasial;
  11. Menentang penguasa Papua untuk memanfaatkan isu Papua sebagai alat politik berkuasa;
  12. Tolak penyelenggaraan PON di tanah Papua;
  13. Tutup Freeport dan audit seluruh kekayaan untuk rakyat Papua;
  14. Hentikan proses produksi non-esensisal seperti tambang, sawit, dan pemabakaran hutan;
  15. Hentikan perampasan tanah adat Ata Ulayat;
  16. Hentikan operasi militer Papua;
  17. Hentikan operasi militer di Nduga;
  18. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya di tanah Papua dan Indonesia;
  19. Tolak Omnibus Law;
  20. Sahkan RUU P-KS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
  21. Cabut UU Minerba.

“Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh rakyat tertindas untuk bersama melawan kolonialisme dan permasalahan rasial yang menimpa rakyat Papua. Papua merdeka!” Teriak massa aksi.

Reporter : Helena Winih dan Vincentius Dandy

Penulis : Vincentius Dandy

Editor: Veronica Septiana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *