Perempuan dan Agraria

            Konflik agraria tak pernah ada habisnya. Perseteruan antara negara dan rakyat akhir-akhir ini berdampak pada intensitas baru, yaitu krisis agraria dan masalah kemanusiaan. Hal itu terjadi karena negara acapkali condong pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan pembangunan manusia. Negara berdalih bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perwujudan masyarakat yang sejahtera. Padahal, ketika pembangunan fisik digencarkan maka nilai dari pembangunan itu menjadi ancaman bagi ekosistem kehidupan. Mata pencaharian di bidang agraria pun menjadi pertaruhan sengit antara negara dengan kekuasaanya dan investor dengan kekuatan kapitalismenya.
             Faizah Nadela, dari Komite Perjuangan Perempuan Yogyakarta menjadi pembicara pertama dalam diskusi Forum Intelektual Perempuan yang dilaksanakan di selasar barat Fisipol UGM (6/4/17). Dela, kata sapaannya, mengangkat tema mengenai reforma agraria pada konflik tambang gunung Kendeng dan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. “inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah, dari negara ke rakyat”, ungkapnya sambil memulai presentasi.
            Menurut Dela, reforma agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematik, terencana dan dilakukan secara relatif cepat dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan serta membuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan. Cara ini dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya. “kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya”, lanjutnya.
           Ia merilis data bahwa KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luas wilayahnya 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. “Jika di tahun sebelumnya tercatat 232 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika dirata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar tanah terlibat dalam konflik”, imbuhnya.
suasana diskusi antara moderator dan pembicara (Dela-kiri dan Ayu-kanan). Dok: Fileksius Gulo
            Reforma agraria di Indonesia tidak lepas dari UU pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Maka diwujudkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Pada era Jokowi-JK sekarang ini, melalui Perpres No. 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, reforma agraria ditegaskan menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. “Mencakup beberapa aspek, terutama soal kepemilikan tanah baik berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain”, sambung Dela.
            “Perjuangan dan konflik agraria di Kendeng bukan kasus yang baru-baru saja terjadi. perjuangan rakyat Kendeng sudah dimulai sejak tahun 2005 silam. Saat itu PT Semen Gresik menawarkan investasi modal  sebesar Rp. 3, 5 triliun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mendirikan pabrik semen baru di wilayah Jawa Tengah. Perjuangan tolak pabrik semen muncul sebagai reaksi rakyat yang kontra dengan investasi itu. Maka pada tahun 2016 PT Semen Indonesia kalah dalam PK di Mahkamah Agung dan banding PT SMS dimenangkan pengadilan PTTUN Surabaya”, lanjutnya
            Aktivis Sekolah Pembebasan Perempuan (SPP) ini menambahkan, pada awal tahun 2017 lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan kembali izin lingkungan PT Semen Indo No. 660.1/6 Tahun 2017. Dengan begitu, negara dalam hal ini pemerintah Jawa Tengah terindikasi sewenang-wenang dalam mengelola negara. Maka tidak heran aksi penolakan dan solidaritas untuk Kendeng semakin luas membentuk jejaring. “ada beberapa alasan krusial penolakan pembangunan semen. pertama, pengambilan keputusan rencana pendirian semen kental semena-mena. Kedua, pegunungan Kendeng masuk dalam kategori kawasan Karst Kelas I, hal ini berdasarkan pasal 12 Keputusan Menteri ESDM No. 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Ketiga, Pemerintah Daerah Pati lebih pro industri daripada agraria, padahal mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani”, imbuhnya
Ironisnya lagi,  prosedur legitimasi rencana pendirian pabrik semen menyalahi aturan dan mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “sementara kalau di Kulonprogo soal pembangunan NYIA yang merupakan dari bagian dari Mega Proyek Pemda Kulonprogo serta salah satu program MP3EI di Yogyakarta. MP3EI merupakan program pemerintah pusat, sebagai sebuah upaya untuk konektivitas basis-basis kapitalisme”, tegas Dela. Sementara perjuangan rakyat di Kulonprogo terlihat setengah-setengah mengingat UU keistimewaan Yogyakarta. “Soalnya ada istilah keistimewaan Rijkblaad dan Domain Vekalring. Jadi pada zaman dahulu, masyarakat Jogja yang tidak memiliki sertifikat tanah akan diklaim menjadi milik dan tanah sultan (sultan ground) dan pakualaman ground” katanya.
Sementara pembicara kedua, Ika Ayu dari Jaringan Perempuan Yogyakarta mempresentasikan mengenai perempuan dan kedaulatan ekologi. “Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi sing ngadili…..artinya Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang mengadili” katanya membuka presentasinya. Ayu melanjutkan, sebaris tembang yang disenandungkan para Kartini Kendeng itu menjadi sebuah analogi yang secara singkat menjelaskan relasi manusia dengan alam yang menjadi sumber penghidupannya. Tidak hanya sebatas tembang, ungkapan tersebut seolah menjelma mantra yang diputar berulang untuk mengingatkan bencana besar yang akan menjelang ketika eksploitasi besar-besaran lebih dipilih daripada dirawat. Membangun pabrik semen untuk membangun tembok-tembok tinggi lebih dipilih dibandingkan memperluas lahan pangan.
            “Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi bagian dari upaya negara dalam menghilangkan hak asai manusia atas keadilan sumber daya alam, terutama perempuan. Dalam situasi krisis ekologi, perlawanan perempuan yang mempertahankan ruang hidupnya seakin banyak bermunculan, namun disaat yang sama narasi itu dianggap berlawanan dengan stereotip pada umumnya. Perjuangan warga Kendeng dalam mempertahankan tanah yang menghidupinya dari kerusakan permanen. Di banyak tempat di Indonesia, para perempuan berada di garda terdepan perjuangan yang menyeruarakan penolakan agenda-agenda pengrusakan alam hasil kerjasama kotor korporasi dengan negara karena perempuan tahu hilangnya tanah dan air berakibat pada hilangnya masa depan perempuan” ungkap Ayu.
Penulis dan Reportase: Fileksius Gulo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *