Panggung Solidaritas untuk Lembaga Pers Universitas Sumatra Utara

Sekretaris Jenderal PPMI Yogyakarta, Yuni, berorasi menuntut agar rektor USU mencabut SK terhadap delapan belas anggota pers Suara USU yang diberhentikan secara sepihak (01/03).

natasmedia.com—PPMI (Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia) Yogyakarta, Senin (01/03) di Tugu Pal Putih, menggelar aksi solidaritas untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Sumatra Utara (USU), Medan—suarausu.co—terkait intervensi yang dilakukan rektor USU, Runtung Sitepu. Konflik ini berawal dari salah satu anggota LPM USU, Yael Stefani Sinaga, yang menerbitkan cerpen berjudul Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya. Cerpen ini dituding menampilkan unsur pornografi dan tidak bermoral. Selain itu, pihak rektorat juga menuding bahwa cerpen tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi kampus ditambah tudingan bahwa mereka merupakan organisasi yang pro terhadap LGBT.

Runtung Sitepu, saat itu secara sepihak meminta kepada pembuat website Sanger Production untuk men-suspend situs web suarausu.co. Salah satu reporter Suara USU, Pieter, saat ingin mewawancarai Kepala Biro Akademik USU, Yasin Ginting, terkait suspensi ini pun mengalami penolakan dengan alasan bahwa Suara USU telah ditangguhkan. Puncaknya, pada 25 Maret 2019, Runtung memanggil seluruh anggota untuk melakukan pertemuan dan mempermasalahkan cerpen yang dianggap mengandung unsur LGBT dan pornografi. Lewat SK Rektor No. 1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019, sebanyak 18 anggota yang merupakan pengurus dari LPM Suara USU tersebut diberhentikan sepihak. Pemberhentian tersebut disusul rencana akan digantinya 18 anggota tersebut dengan anggota baru yang disinyalir merupakan mahasiswa-mahasiswa suruhan rektor.

Aksi yang berlangsung selama dua jam ini menuntut (1) Rektor USU mencabut SK Rektor No. 1319/UNS.1.R/SK/KMS 2019 yang merupakan SK Pemberhentian 18 anggota LPM Suara USU; (2) Memberikan jaminan kebebasan ruang untuk berekspresi kepada pers mahasiswa Suara USU; serta (3) Menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan rektor USU.

Tindakan yang dilakukan Runtung Sitepu ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan rektor terhadap mahasiswa, tentu tindakan ini telah mencederai demokrasi di lingkup kampus. Kebebasan berekspresi dan berserikat yang termaktub dalam konstitusi UUD 1945 dikebiri pihak rektorat.

Salah tiga perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa Yogyakarta membawa poster kecaman terhadap rektorat USU.

Tomy Apriando anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta mengatakan, “Jika tidak ada tindakan tegas terkait tindakan rektor USU, ada kemungkinan rektor di kampus lain juga akan menerapkan hal yang sama.”

Pada waktu yang bersamaan, PPMI Pontianak menyelenggarakan hal serupa—aksi solidaritas— terhadap LPM USU. PPMI Yogyakarta di luar aksi solidaritas yang dihelat juga mengirimkan surat yang berisi tuntutan kepada pihak rektorat USU agar mencabut SK Pemberhentian 18 pengurus Suara USU. Sekretaris Jenderal PPMI Yogyakarta, Yuni, saat ditemui selepas aksi solidaritas menyampaikan bahwa dalam pemberhentian kepengurusan lembaga pers harus melalui prosedur atau administrasi yang jelas.

Surat yang juga dilayangkan kepada Kemenristekdikti diharapakan dapat menekan pihak rektorat USU agar segera menyelesaikan masalah terkait intervensi ini. Namun, jika sampai satu minggu setelah aksi di Yogyakarta digelar tidak ada respon maka AJI dan PPMI Yogyakarta akan mengirimkan surat kembali kepada Kemenristekdikti agar memberhentikan atau mencabut pengangkatan rektor USU.

Tindakan Runtung Sitepu ini menambah deretan kasus intervensi dan pemberedelan oleh pihak kampus terhadap Lembaga Pers Mahasiswanya. Padahal Lembaga Pers Mahasiswa menjadi benteng terakhir dari tegaknya mimbar akademik dan demokrasi di kampus.

 

Penulis: Andreas Yuda Pramono

Editor: Rusdiyanti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *