Dibredel, EKSPRESI Lakukan Aksi Protes

Aksi protes LPM Ekspresi terhadap pembredelan rektorat UNY


Sabtu (30/8) 11.00 pagi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pers mahasiswa Ekspresi melakukan aksi long march dari Student Center menuju gor UNY. Mereka menolak adanya pembredelan yang dilakukan oleh rektor UNY pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan menahan 150 eksemplar buletin Expedisi Edisi Khusus V OSPEK UNY 2014. Taufik, ketua Jaringan Kerja Ekpresi, ketika ditemui natas menjelaskan kronologi pembredelan yang dilakukan oleh rektor UNY.Kejadian berawal saat Winna, pemimpin proyek Buletin EXPEDISI mau menyebar buletin di Fakultas Keolahragaan ketika ada pertemuan wali mahasiswa. Ia membawa buletin EXPEDISI untuk dibagikan pada peserta acara,” ucap Taufik. “Rektor langsung keluar dari acara itu, langsung membentak “Amankan buletin itu!” Terus (buletin Expedisi-red) dirampas 150 eksemplar.”
Pihak EKPRESI sendiri sudah mencoba audiensi dengan rektor. Mereka telah beberapa kali mencoba bertemu Rektor, namun hasilnya nihil. “Rektor tidak mau menemui kami,  akhirnya kita audiensi dengan Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3 pun mengatakan Rektor tidak mau menemui dan memaksakan framing kita (EKPRESI. Red) harus sama dengan framing Rektor,” jelas Taufik kepada natas. “Bahkan dana sudah dibredel, dari kemaren sudah diberhentikan dananya. Ada juga selentingan isu apakah EKPEDISI dibutuhkan oleh universitas,” ungkapnya.  
Menyikapi hal ini, EKPEDISI sudah melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Rektor melalui website ekspresionline.com. Selain itu, sejumlah lembaga pers mahasiswa, seperti BPPM Balairung Universitas Gadjah Mada dan LPM Arena Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ikut serta EKPRESI siang tadi di depan GOR UNY. Media nasional seperti Berita Jogja juga turut terlihat dalam aksi ini.
Awal, anggota EKPRESI menyatakan, “Setelah reformasi dan kebebasan pers dibuka, pers mahasiswa lahir. Nah, setelah itu makin banyak pers mahasiswa yang berani kritis terhadap kampusnya sendiri.” Ia melanjutkan, “Pada akhirnya, elit-elit  kampus yang masih berjiwa orba yang masih anti kritik, ataupun orang- orang baru yang tidak bisa menerima kritik tidak bisa menerima kondisi semacam itu,” sesalnya. Awal berpendapat, bagi birokrat antikritik tersebut, kampus itu ya harus selalu kondusif dan tidak boleh ada satu atau dua pihak yang terus-terusan mengkritik, apalagi menampilkan keburukan kampus.
Ketika natas,menanyakan bentuk pembredelan yang lain, Awal menjawab bahwa, bentuk pembredelan saat ini terkesan lebih halus, melalui kebijakan-kebijakan kampus yang dibuat oleh petinggi kampus. Pemberedelan halus terhadap Ekspresi misalnya dengan pembatasan jam malam. Selain itu, untuk mengajukan izin lembur dan urusan birokrasi lainnya, Ekspresi sangat dipersulit. “Karena mereka merasa yang punya kampus. Mereka membuat aturan yang itu membatasi entah itu secara halus atau secara halus dalam bentuk kultural dan memutus mata rantai kritik itu sendiri,” ungkap Awal.
Dalam bentuk dana, pers mahasiswa juga dipersulit, seperti, ketika EKPRESI mengajukan proposal pengajuan dana. “Padahal itu uang mahasiswa sendiri. Misalnya kita ngurus proposal suatu kegiatan atau pencetakan, harus ini itu, harus ketemu ini itu, dilempar-lempar” jelas Awal, menjelaskan bagaimana pers mahasiwa juga dibreel secara halus melalu hirarki birokasi kampus. 
Pembredelan pers massif dilakukan pada zaman orde baru. Kebebasan pers pasca era reformasi seharusnya jauh dari bentuk pembredelan, baik itu dalam pemberitaan dan pembatasan penyebaran informasi. Hal ini didukung dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa, “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”
Nugas, perwakilan pers mahasiswa Arena, menyayangkan pembredelan terhadap EKSPEDISI ini, menurutnya hal ini sangat bertetangan dengan kebebasan pers, “Hal ini jelas bertetangan dengan pers,  dimana saat ini sudah masuk era demokrasi bukan Orde Baru lagi. Udah gak ada lembaga penerangan kayak dulu lagi,” tukas Nugas. “Seharusnya kita mempunyai kebebasan yang lebih dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Dan kalaupun ada yang keberatan dengan materi atau konten pemberitannya, itu kan bisa dia pakai hak jawab,” paparnya.
            Danis, wartawan Berita Jogja juga menyayangkan pembredelan ini, “Ini (pembredelan. Red) kan terjadi di instansi kampus, di universitas yang menyusun jargon pendidikan,” keluh Danis. Danis berpendapat, dengan adanya pembredelan, jargon pendidikan yang diusung UNY  hanya menjadi pendidikan menjadi sempit dan semacam produk Orde Baru. “Menarik atau menyita membredel suatu produk kreativitas mahasiswa, artinya itu sudah mengebiri pendidikan itu sendiri,” jelas Danis.
 Hal serupa juga diungkapkan oleh Mira, pers mahsiswa dari Balairung. Ia menyayangkan pembredelan terhadap buletin EXPEDISI. Sebab menurut peraturan kampus yang sudah ada, sebutnya, kasus semacam ini tidak perlu ada lagi. “Sangat disayangkan karena ini terjadi di universitas negeri, apalagi kampus ini dikenal sebagai kampus pendidikan,” tutur Mira. “Apalagi saat ini kan civitas akademika dituntut untuk berani menyuarakan pendapat, dan ketika mereka dibatasi begini, bagaimana mereka bisa mengapresiasikan hal-hal yang mereka sudah pelajari di universitas. Ini sama halnya menyimpan ilmu mereka sendiri. Lalu buat apa kita disuruh kritis?” pungkas Mira.
Penulis: Teresia Dian Triutami
Editor: Vania Williany
Reportase Bersama: Judha Jiwangga, Azizta Laksa M.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *