Aksi Solidaritas – Dukungan Terhadap Agni, Terduga Korban Pelecahan Seksual

   

Kamis, 29 November 2018 |11.24 WIB

Peserta Aksi Membentangkan Kain Berisi Tanda Tangan Para Pendukung Penyelesaian Kasus Agni-Mahasiswi UGM, Terduga Korban Pelcehan Seksual (29/11).

     natas, Yogyakarta – Sejumlah mahasiswa dan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) gelar aksi “Solidaritas Menolak Kekerasan Seksual di Kampus”. Bertempat di Universitas Gadjah Mada, Depok, Sleman, DIY. Gerakan tersebut diadakan sebagai upaya menuntut penindakan tegas dari pihak UGM atas kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Agni, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Politik, UGM. Kasus ini pada awalnya berhasil terungkap atas keberanian Lembaga Pers Mahasiwa (LPM) Balairung UGM, yang mengangkatnya pada awal November lalu.

     Aksi dimulai dengan longmarch dari sisi jalan Soshum–Humaniora menuju Gedung Rektorat UGM. Puluhan peserta aksi memakai pakaian gelap, sedangkan penyintas kasus berwarna putih. Mereka berjalan bersama-sama sambil membunyikan ‘kentongan’ dan ‘pluit’ secara bersama-sama, sebagai simbol ‘adanya ancaman’ terhadap situasi kampus yang dinilai tak lagi aman.

      Setibanya di Gedung Rektorat UGM, dilakukan pembentangan spanduk besar bertuliskan sembilan tuntutan aksi. Beberapa perwakilan aksi melakukan  pembacaan puisi dan pembacaan tuntutan penyintas oleh perwakilan aksi, karena Rektorat UGM dinilai belum mengambil langkah tegas tehadap HS, mahasiswa UGM, terduga pelaku pelecehan seksual.

Tampak peserta aksi yang sedang berkumpul di Gedung Rektorat UGM

       Sebagaimana dituturkan Claura Natasya (24), selaku narahubung aksi, tuntutan penyintas sudah jelas, yaitu HS di-DO dengan catatan buruk. Namun, Rektor sebagai pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi UGM, tidak berani mengambil keputusan tegas dan tidak mempunyai keberpihakan kepada penyintas. Pada kenyataannya, HS malah tetap terdaftar untuk diwisuda dan hanya diberi sanksi penundaan masa wisuda.

“Sanksi akademik hanya ditahan wisudanya, itu pun karena kami telah melakukan gerakan besar bersama. Kalau tidak, mungkin saja pelaku (HS) telah lulus beberapa waktu lalu.” terang Claura.

      Claura kembali menambahkan, bahwa seharusnya tuntutan penyintas dapat dilaksanakan, karena memang masih berada di bawah kewenangan UGM selaku Institusi Pendidikan Tinggi. Beberapa hari sebelumnya, pihak UGM memang telah menjelaskan bahwa akan mendorong kasus ini langsung menuju jalur hukum. Namun, pihak UGM terlalu tergesa-gesa, tanpa lebih dulu meminta kesediaan penyintas. Padahal posisi penyintas harus dihargai. Terlebih Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual belum siap. Dengan mendorong ke jalur hukum, artinya UGM berusaha melepas tanggung jawab sebagai Institusi Pendidikan yang menaungi tempat pendidikan penyintas dan pelaku.

       Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya Rektorat UGM dapat datang menjumpai peserta aksi dan penyintas, serta bersedia menandatangani dua dari sambilan tuntutan yang sebelumnya dilayangkan kepadanya. Pertama; Memberikan penyataan publik yang mengakui bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun, terlebih pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat. Kedua; Mengeluarkan civitas akademika Universitas Gadjah Mada yang menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

 

Penulis   : Fajar Waskito

Editor      : Louis King

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *