Pernyataan Sikap dan Tuntutan atas Pembatalan Pemutaran Senyap

UKPM natas sering mengadakan nonton bareng dan diskusi yang disebut BIRAHI (bicara hidup). Namun, baru kali ini, ketika hendak memutar film Senyap, kami dipersulit. Pada 16 Januari 2015, kami diberitahu Wakil Rektor III bahwa pihak kepolisian mendatangi Universitas Sanata Dharma dan memperingatkan adanya bahaya jika nonton bareng film Senyap tetap diadakan.

Berbekal pernyataan WR III, Romo Mutiara Andalas, S.J., S.S., S.T.D., bahwa Rektorat menyetujui pemutaran dan diskusi film Senyap, dan dengan keyakinan bahwa pertukaran pendapat dan gagasan dalam diskusi adalah hal yang legal dan dijamin oleh negara ini, kami UKPM natas menyusun acara bernama Diskusi Kebangsaan bertemakan ‘Jas Merah: Meniti Jalan Sejarah, Membangun Pandangan Baru’. Diskusi hendak membahas sejarah kelam Indonesia tahun 1960-an. Rencananya, acara dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2015 pukul 17:00 di Aula Universitas Sanata Dharma.

Segaja kami hilangkan istilah “film Senyap” supaya tak memancing ormas tertentu yang sejak akhir tahun 2014 ingin ‘mencari panggung’ lewat berbagai acara pemutaran Senyap. Tujuan kami murni untuk kepentingan akademik supaya mahasiswa bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dalam mengkritisi sejarah bangsanya sendiri, Indonesia.

Pada 10 Februari, pihak kepolisian datang lagi ke USD untuk memastikan tidak ada pemutaran film Senyap. Mereka menegaskan tidak akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu dalam acara yang melibatkan pemutaran film Senyap. Kami tak gentar menjalankan rencana kami dan berpikir bahwa pihak kepolisian seharusnya memberikan rasa aman, bukan menakut-nakuti kami. Kami pun mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin. Undangan disebar terbatas, konfirmasi kedatangan menjadi wajib bagi peserta acara. Rencana kami, film Senyap belum tentu diputar, bergantung keputusan pemateri dan keamanan situasi. Ada dua pemateri yang telah bersedia terlibat, yakni Romo Dr. F.X. Baskara Tulus Wardaya, S.J.dosen Ilmu Religi dan Budaya USD, serta Dr. Hieronymus Purwanta, dosen Sejarah USD. 

Hari pelaksanaan Diskusi Kebangsaan diwarnai dengan aneka kesulitan. Panitia memberikan surat izin tempat ke satuan pengamanan kampus namun ditolak dengan alasan tidak diizinkan oleh Rektor. Pertanyaan kami: pihak mana yang benar, WR III ataukah satuan pengamanan? Dimanakah posisi Rektor? Tak lama pihak kepolisian datang karena ditelepon oleh Koordinator Satuan pengamanan kampus, Yulianto. Sekitar pukul 15.00 seorang anggota inteligen dari Polsek Depok Barat bernama Mujiono menginterogasi teman kami tanpa surat pemeriksaan.

Tempat, keamanan, konsumsi, dan peralatan sudah dipersiapkan. Jumlah peserta dalam buku tamu mencapai 58 orang. Ini memenuhi target kami. Panitia siap memulai acara. Namun, diskusi tak berjalan sesuai harapan. Kedua pembicara tak kunjug datang. Nomor pribadi Pak Purwanta tak aktif. Pada 17.30, Romo Baskara datang ke Aula meminta maaf pada forum. Ia tidak bisa ikut dalam pemutaran film maupun diskusi. Setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang ada dan bahwa kedua pembicara tidak ikut serta, peserta diskusi sendiri menyatakan tetap ingin melanjutkan acara.

Romo Bas kembali menekankan bahaya yang mungkin terjadi jika acara tetap dilanjutkan, yaitu bahwa ormas intoleran akan datang dan menyerbu kampus. Ia menyarankan para tamu untuk meng-copy film dari panitia dan menonton film sendirian karena akan lebih aman bagi mereka. Kami sebagai panitia pelaksana Diskusi Kebangsaan menyadari kegentingan situasi saat itu. Kami tidak menginginkan ada korban akibat acara ini. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, sesuai dengan kesepakatan forum, kami menunda diskusi.

Meskipun demikian, kami tetap menyayangkan ketidaktegasan kampus melindungi kebebasan kami, pembicara, dan para tamu undangan yang sebagian besar mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Dalam evaluasi, kami merasa bahwa Universitas Sanata Dharma tidak lagi bisa menaungi ataupun menjamin kebebasan civitas akademikanya untuk berkumpul, berpendapat, mendapatkan perspektif baru, dan memperoleh haknya dalam mendapatkan kebebasan akademik. Untuk itu kami menununtut:

        1.          Rektor Universitas Sanata Dharma Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. untuk menjamin kebebasan akademik mahasiswanya. Sudah dua kejadian pembatalan acara akademik di lingkungan USD (Seminar LGBT oleh Fakultas Psikologi serta Diskusi & Pemutaran Senyap oleh UKPM natas) dan rektor hanya diam saja.

        2.          Pihak kepolisian Depok Barat sebagai pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang merongrong kebebasan demokrasi di Negara yang mengamanatkan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyebarkan informasi. Terlebih dalam lembaga pendidikan di mana kebebasan perpikir dan berpendapat harusnya tumbuh dan berkembang tanpa dibatasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *